VIVAnews - Perencanaan pembangunan Jembatan Selat Sunda sudah memasuki tahap akhir. Diperkirakan pembangunan itu akan memakan dana hingga Rp140 triliun.
Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, meski belum bisa menyimpulkan dana yang diperlukan namun pembangunan itu memakan dana Rp100 triliun. "Plus jalur kereta api kurang lebih antara Rp140 triliun," ujar Hatta usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Senin 29 November 2010.
Rapat gabungan Kementerian/Lembaga bersama yang dilakukan sore ini, dengan Gubernur Banten sudah menyepakati rencana pembangunan kawasan Jembatan Selat Sunda.
Menurut Hatta, sesuai Keputusan Presiden nomor 36 tahun 2009 tentang Tim Nasional Pembangunan Jembatan Selat Sunda, bahwa semua perangkat yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan Jembatan Selat Sunda selesai.
"Tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) untuk melaksanakannya," katanya.
Pekerjaan yang telah dirampungkan hari ini adalah yakni penyelesaian terkait organisasi, personalia, keterpaduan pekerjaan, dan pembentukan 3 pokja yakni yang membidangi teknis dan lingkungan, pengembangan wilayah ekonomi, dan pokja yang membidangi keamanan dan pendanaan.
Rapat tadi membahas 2 hal berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan Jembatan Selat Sunda. Untuk itu diperlukan pembentukan badan pengengembangan kawasan Selat Sunda dimana badan itu terdiri atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Selanjutnya dari badan pelaksana inilah akan menunjuk sebuah Badan Usaha. Badan Usaha inilah yang nantinya akan merealisasikan pembangunan Jembatan Selat Sunda.
Hatta mengatakan bahwa badan usaha ini nantinya bisa terdiri atas swasta, BUMN, dan BUMD.
"Kita harapkan ini bisa ground breaking (pembangunan fondasi) 2013 atau 2014," ujar Hatta. Tak hanya itu, mandat dari rapat sore ini adalah Jembatan Selat Sunda bisa dibangun oleh para teknisi Indonesia.
"Ini diharapkan putra otak (insinyur) Indonesia, tenaganya Indonesia, karena ini ikon kebangkitan kita yang juga mampu membangun jembatan terpanjang di dunia," kata Hatta.
Pengembangan jembatan ini, lanjutnya, telah mempertimbangkan usulan dari seluruh Gubernur Sumatera, Jawa dan Bali dimana ada semacam MoU. Pembangunan juga memperhatikan apa yang sudah diajukan Propinsi Banten dan Lampung tentang pra Feasibility Study (studi kelayakan) untuk menjadi dasar pembentukan badan pelaksana dan badan usaha.
"Kita sudah berada di ujung pembangunan," ujar Hatta meyakinkan. (hs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar